Profil

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. KUA menyelenggarakan pelayanan keagamaan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Kedungbanteng secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai Standar Pelayanan Kantor Urusan Agama yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 888 Tahun 2026.

Sejarah

KUA Kedungbanteng merupakan unit pelayanan Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang melayani urusan keagamaan Islam masyarakat. Layanan dan susunan organisasi berkembang mengikuti peraturan Kementerian Agama yang berlaku.

Tahun pendirian dan kronologi khusus KUA Kedungbanteng belum dicantumkan karena belum tersedia dokumen sejarah lokal yang dapat diverifikasi.

Visi & Misi Pelayanan

Rumusan ini menjelaskan arah pelayanan untuk informasi publik dan bukan kutipan keputusan visi-misi internal.

Penghulu

Petugas penghulu KUA Kedungbanteng.

Memuat daftar penghulu…

Staf

Petugas administrasi dan layanan KUA Kedungbanteng.

Memuat daftar staf…

Penyuluh

Penyuluh agama Islam KUA Kedungbanteng.

Memuat daftar penyuluh…

Fungsi KUA

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 888 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Kantor Urusan Agama, KUA mempunyai fungsi:

  1. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
  2. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.
  3. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
  4. Pelayanan konsultasi syariah.
  5. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
  6. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
  7. Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan.
  8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama.

Standar Pelayanan per Fungsi

Standar pelayanan pada setiap fungsi KUA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 888 Tahun 2026:

Pernikahan & Rujuk

Meliputi kehendak nikah, penerbitan surat keterangan berwakil wali (taukil wali), surat rekomendasi nikah, perbaikan/perubahan data nikah, kutipan akta nikah/buku nikah pengganti, legalisasi kutipan akta/buku nikah, pendaftaran bukti pernikahan luar negeri, surat keterangan status pernikahan, pencatatan isbat nikah, pencatatan/perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan, serta pencatatan rujuk.

Bimbingan Perkawinan & Keluarga Sakinah

Meliputi bimbingan perkawinan pra nikah, konsultasi keluarga sakinah, serta konsultasi dan mediasi keluarga.

Bimbingan Kemasjidan

Meliputi pendaftaran Nomor Identitas Nasional (NIN) masjid/musala, perubahan data masjid/musala, penerbitan surat rekomendasi bantuan masjid/musala, dan perubahan status musala menjadi masjid pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Masjid (SIMasjid).

Konsultasi Syariah

Meliputi konsultasi hukum Islam (fiqih ibadah, hukum waris, dan hukum keluarga) serta kalibrasi arah kiblat.

Bimbingan & Penerangan Agama Islam

Meliputi pendampingan produk halal dan deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan.

Bimbingan Zakat & Wakaf

Meliputi pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), pembuatan salinan AIW/APAIW yang hilang atau rusak, serta surat pengantar permohonan penggantian nazhir.

Data & Informasi Keagamaan

Meliputi penyediaan data keagamaan dan data sarana keagamaan, penerbitan surat rekomendasi bantuan keagamaan, dan penerbitan bukti daftar majelis taklim.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dengan Kepala KUA dijabat oleh Heru Purwanto, S.H, dibantu Petugas Tata Usaha, jabatan fungsional (Penghulu dan Penyuluh Agama Islam), serta jabatan pelaksana (Operator Layanan).

Bagan Organisasi KUA Kedungbanteng - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
Bagan Organisasi KUA Kedungbanteng berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024. Ketuk gambar untuk memperbesar.

Dasar Hukum